Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan akan memperkuat fungsi pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna mengantisipasi kecurangan di Pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak pada tahun 2020 mendatang. Komisi II DPR RI juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan sistem e-Rekap.

“Saat rapat kerja bersama KPU pusat kemarin, Komisi II telah mendesak agar KPU memberlakukan sistem e-Rekap. Dalam rapat kerja kemarin ada rencana dalam mengantisipasi kecurangan, kemudian penghitungan suara kita mau mendorong di berlakukannya sistem e-Rekap,” kata Ahmad Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (15/11/2019).

Namun Ahmad Doli menambahkan, sampai saat ini sistem tersebut belum dijalankan dan Komisi II DPR RI maupun KPU masih memilih cara dalam penanganan kecurangan pada Pilkada 2020 nanti. “Sekarang dalam tahap pengkajian, dan kami mencari sistem yang paling tepat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan itu,” legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan ini, Komisi II DPR RI juga menyoroti daerah yang belum menandatangani perjanjian dana hibah. Pihaknya mendapat informasi, penandatanganan dana hibah di Kalsel telah selesai. “Informasi yang kita butuhkan soal penandatanganan hibah daerah yang di Jakarta sudah menjadi isu juga, ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum ditandatangani. Tapi di sini semua sudah ditandatangani, ini modal penting,” tegasnya.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini menambahkan, pihaknya mendapat informasi tingkat partisipasi masyarakat Kalsel dalam Pemilu mengalami kenaikan cukup besar, dan Pemprov Kalsel, KPU serta Bawaslu sangat siap dalam Pilkada 2020. “Saya kira dari tahun ke tahun ada kenaikan (partisipasi) sampai 81 persen ini harus dipertahankan. Secara keseluruhan persiapan yang kita lihat, bisa dinyatakan siap dan baik. Tinggal kita jaga saja,” tutupnya. (opi/sf)